Menilik Pemerintahan Jokowi-JK

Source Image: www.liputan6.com

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menetapkan Ir. Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia masa periode 5 Tahun kedepan. Pasangan terpilih Jokowi-JK berhasil mengalahkan Prabowo - Hatta dalamPemilihan Presiden Langsung Republik Indonesia Tahun 2014. Pasangan yang didukung oleh PDIP ini berhasil memenangkan 53,15% perolehan suara nasional hanya terpaut sekitar 8 juta sura dari pesaingnya yakni Prabowo-Hatta yang didukung oleh Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, Demokrat serta PBB. Mahkamah Konstitusi menolak semua tuntutan yang diajukan oleh Tim Hukum Koalisi Merah Putih.

Kemenangan Jokowi JK telah memunculkan figur baru di dunia politik Republik Indonesia. Jokowi dengan semangat 'blusukan' nya berhasil memikat Rakyat Indonesia, dan menjadikannya Ia sebagai Presiden ke 7 Republik Indonesia. Memang Fenomena Jokowi ini sudah tercium media Nasional sejak ia semangat untuk mengembangkan mobil Esemka karya siswa SMK di SMKN 2 Solo sebagai mobil nasioal. Sejak itulah media massa nasional tidak henti-hentinya memberitakan Jokowi sebagai salah satu pemimpin sukses yang menata kota Surakarta Jawa Tengah. Hingga akhirnya ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Ahok, yang pada waktu itu diusung oleh Partai PDIP dan Gerindra. Semangat muda Jokowi dan "merakyat" nya dia sedikit mengobati kejenuhan masyarakat yang rindu akan hadirnya "pemimpin" yang "merakyat".

Menjadi seorang Presiden tentu bukan merupakan hal mudah, terlebih untuk Jokowi yang bisa dilihat sangat minim pengalaman ditingkat Nasional karena selama ini dia terkenal sukses untuk menata daerah. Banyak kalangan yang mergukan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jika melihat dari komposisi kursi di DPR koalisi merah putih mendominasi dengan 292 dikursi ditambah dengan Partai Demokrat 61 kursi. Sementara koalisi pengususng Jokowi hanya memperoleh 207 kursi di DPR, tentu ini pekerjaan yang berat untuk Jokowi bukan tidak mungkin Pemerintahan Jokowi JK akan terganjal di DPR karena kekuatan koalisi merah putih yang lebih kuat dan besar dari koalisi Jokowi JK. Solidnya koalisi merah putih sudah ditandatangani jauh sebelum hasil Pilpres diumumkan resmi oleh KPU dengan dideklarasikannya koalisi Permanen oleh 6 partai pengusung Prabowo-Hatta.

Jokowi JK pada masa kampanye sering menggembor gemborkan bahwa ia akan membentuk kabinet yang profesional bebas dari unsur partai politik, namun setelah ia ditetapkan oleh KPU sebagai pemenenang pemilu oleh KPU, ia membuat pernyataan berbeda. Sekitar beberapa hari yang lalu Jokowi megumumkan bahwa ia membagitan jatah 16 kursi untuk parpol di kabinetnya mendatang sementara 18 menteri ia serahkan kepada profesional. tentu hal ini juga menuai reaksi dari masyarakat, ini bisa berujung sebagai hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Jokowi JK yang tentu jika hal itu terjadi akan menjadi ganjalan yang cukup serius untuk Jokowi-JK pada 5 tahun mendatang.

Untuk mewujudkan kabinet yang benar-benar profesional didalam kabinet Pemerintahan Republik Indonesia sangat sulit untuk diwujudkan bahkan bisa dikatakan mutahil. Karena sistem yang menganut demokrasi dan multi partai tentu pembagian jatah kursi itu hal yang wajib bagi pengusung Presiden terpilih. Revolusi mental yang digembor-gemborkan selama ini harus benar-benar bisa direalisasikan oleh Jokowi karena bukan tidak mungkin jika masyarakat tidak percaya kepada Jokowi sebelum akhir msajabatannya ia akan dilengserkan dari kursi Presiden Republik indonesia...

(bersambung)...