Siapakah pemenang Pilkada DKI? Ini jawabannya

Pilkada DKI akan digelar pada februari 2017 mendatang. Sejak waktu pendaftaran suhu politik di ibukota mulai memanas. Strategisnya pilkada DKI untuk konstelasi politik nasional membuat partai-partai berlomba mengerahkan berbagai cara dan strategi untuk memenangkan Pilkada DKI. Kejutan demi kejutan lahir menjelang pemilihan gubernur DKI 2017 mendatang.

Dimulai dengan dicalonkan nya Ahok sang petahana melalui jalur partai yang sebelumnya diketahui sempat mengalami hubungan yang panas dengan partai politik, diterjunkanya Agus Harimurti Yudhoyono untuk bertarung di Pilkada DKI yang secara mengejutkan dunia perpolitikan nasional serta membelotnya Anies Baswedan dari kubu pendukung pemerintah menjadi calon Gubernur yang diusung partai oposisi pemerintah. Dari kejutan kejutan tersebut membuat suansana perpolitikan ibukota semakin panas, semakin menarik untuk diperhatikan oleh masyarakat Indonesia.

Ada opini yang menyebutkan bahwa pilkada DKI ini merupakan pertarungan 3 tokoh nasional, yakni: Megawati, SBY dan Prabowo. Memang strategisnya pilkada DKI membuat tokoh-tokoh politik nasional berlomba-lomba turun gunung mengerahkan strategi nya untuk memenangkan Pilkada DKI. Hari demi hari masyarakat Indonesia semakin dibuat penasaran dengan hasil pilkada DKI, oleh karena itu mari simak analisis dibawah ini, siapa sebenarnya yang berpotensi untuk memenangkan Pilkada DKI 2017 mendatang.

Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni

Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa pasangan ini merupakan pasangan yang sangat ideal untuk memimpin Jakarta. Perpaduan antara militer dan birokrat dipandang merupakan komposisi yang sangat pas untuk memimpin Jakarta 5 Tahun mendatang. Turunnya Agus Yudhoyono dalam suasanya kondisi perpolitikan Jakarta sangat mengejutkan dunia politik nasional. Karena dari beberapa prediksi sebelum pemilihan tidak beredarnya nama Agus dalam bursa calon gubernur DKI. Lahirnya Agus tentu menyulitkan beberapa lawan politik untuk menjatuhkan beliau, karena dari background masa lalu tentu sangat sulit ditemukan skandal atau hal yang bisa dijadikan kartu as untuk menyerang agus karena selama ini Agus berkarir dimiliter dengan pangkat terakhir adalah Mayor.

Agus merupakan calon Gubernur DKI termuda dibandingkan dari calon-calon lainnya. Kemampuannya memimpin dalam militer tentu tidak diragukan, peraih Adhi Makayasa  ini tidak perlu lagi diragukan kecerdasan dan kemampuannya memimpin. Namun beberapa kalangan menilai bahwa sosok Agus belum bisa untuk memimpin Jakarta disamping karena beliau belum mempunyai pengalaman dalam dunia politik. Namun dukungan dari SBY sang ayahnya sendiri merupakan suplemen yang sangat luar biasa bisa memberikan dampak positif terhadap Agus.

Berpasangannya dengan Sylviana murni merupakan kolaborasi yang pas, Sylviana yang selama ini dikenal sebagai birokrat murni tentu yang sangat paham birokrasi DKI tentu melengkapi dari kekurangan Agus. Slyviana muri adalah seorang birokrat tulen yang cerdas sangat menguasai permasalahan yang terjadi di DKI ini.

Pada akhir-akhir ini survey dari pasangan ini cukup menggembirakan pendukungnya, tersangkanya Ahok tentu memberikan efek positif terhadap pasangan ini. Dari hasil survey LSI pasangan ini berada dalam posisi kedua dengan nilai 30,9 persen dibawah pasangan Anies dan Sandi yang harnya terpaut 1 persen. Tentu beberapa bulan kedepan hasil hasil survey elektabilitas akan terus berubah secara dinamis. Tapi setidaknya sampai saaat ini elektabilitas dari pasangan ini memberikan optimisme untuk para pendukung dari pasangan ini.

Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat 

Basuki Tjahaja Purnama sang petahana yang tetap berpasangan dengan rekan duetnya Djarot Syaiful Hidayat dipercaya untuk maju kembali untuk mengikuti Pilkada DKI 2017 yang diusung oleh, PDIP, Golkar, Nasdem dan Hanura. Sebagai petahana tentu pasangan ini diunggulkan, mereka sudah mempunyai popularitas yang baik dimasyarakat, karena masyarakat sudah sangat mengenal sebelumnya. Namun tidak berarti walupun mereka sudah mempunyai kelebihan bakal berjalan dengan mulus memenangkan pilkada DKI 2017 mendatang. Banyak sekali kekurangan petahana yang bisa dijadikan senjata oleh lawan-lawan politik. Fenomena seorang Ahok pun perlu diakui dapat memberikan dampak potisitif dan negatif terhadap perolehan suara pasangan ini.

Ahok merupakan tokoh yang sangat kontroversial dalam dunia politik Indonesia. Kebijakan-kebijakannya kadang tidak bisa diterima oleh beberapa pihak. Selain itu sikap kepemimpinan nya yang cenderung seperti arogan membuat Ahok tidak disenangi oleh beberapa kalangan. Beberapa kasus korupsi yang hangat di ibukota kerap muncul dugaan bahwa Ahok akan tersangkut namu hal tersebut terbantahkan seperti ada invisible hand yang melindungi sodara Ahok. Hal hal seperti ini yang kerap memberikan citra negatif terhadap pasangan ini, yang terlihat seperti pemimpin untuk kalangan atas saja, karena banyak kebijakan selama memimpin DKI terkesan tidak pro wong cilik. 

Terakhir publik nasional dikejutkan dengan ucapan Ahok dalam sambutan kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu yang mengandung unsur penistaan terhadap agama yang tentu ini sangat menyinggung terhadap umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia merespon sangat luar biasa terhadap kasus ini. Terdapat 14 laporan polisi serta terjadin unjuk rasa masal dibeberapa tempat menuntut diadilinya sodara Ahok karena dianggap telah menghina Al-Qur'an. Sampai-sampai pada 4 November 2017 terjadi aksi yang luar bisa, diperkirakan aksi tersebut merupakan aksi terbesar sepanjang sejarah Indonesia karena lebih dari 2 juta orang berkumpul di Jakarta berdemonstrasi di depan Istana Negara menuntut ditangkapnya sodara Ahok. Kasus ini tentu sangat menggerus elektabilitas dari sodara Ahok, bahkan dari hasil survey LSI yang tervaru yang menyebutkan elektabiltas pasangan ini kurang dari 11 persen.

Kasus penistaan sodara Ahok ini cukup merepotkan Presiden Republik Indonesia, karena situasi rakyat sangat marah terhadap kejadian ini, membuat perpecahan terjadi dikhawatirkan kejadian 1998 terulang kembali. Atas dasar tuntutan rakyat, polisi diberikan waktu 2 minggu untuk mengusut secara tuntas kasus Ahok ini. Dan pada saat ini Ahok telah ditetapkan menjadi seorang tersangka. Staatus tersangka tentu memberikan dampak yang lagi lagi cukup dahsyat terhadap pasangan ini. Karena mereka harus berjuang menyakinkan masyarakat untuk memilih pasangan ini, yang akhir-akhir ini tren elektabilitas pasangan ini terus menurun, bahkan diperkirakan sangat mustahil untuk memenangkan Pilkada dengan satu putaran.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno 
 

Anies Baswedan dan Saniaga Uno ini merupakan pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Pasangan ini lahir pada saat last minutes sebelum pendaftaran cagub dan cawagub DKI ditutup. Sebelumnya partai Gerindra dan PKS telah mendeklarasikan Sandi dan Mardani Ali Sera untuk posisi Cagub dan Cawagub tapi entah mengapa mungkin terjadi dinamika sehingga membuat pasangan tersebut urung untuk didaftarkan malah muncul nama baru yakni sodara Anies Baswedan.

Merpatnya Anies Baswedan ke kubu Prabowo tentu mengejutkan beberapa pihak, mengingat pada waktu Pilpres 2014 kemarin Anies merupakan sosok sentral yang berhasil mengantarakan Jokowi menduduki kursi Presiden Republik Indonesia, dan pada masa kampanye kerap meberikan sindiran sindiran yang cukup pedas terhadap lawan politik yakni Prabowo Subianto. Namun tidak ada yang abadi dalam politik, sekarang Anies berada dalam lingkungan oposisi pemerintah, beliau diusung oleh partai partai oposisi dari pemerintah.

Anies baswedan merupakan tokoh nasional yang seperti dari antitesis Ahok, beliau yang cukup santun tentu merupakan kelebihan yang bisa dijadikan senjata untuk menggusur sang petahana. Tokoh yang terkenal dengan gerakan Indonesia Mengajar dan Turun Tangan nya membuat kapabilitas Anies tidak diragukan lagi dalam kepemimpinannya. Sempat menjadi bagian dari eksekutif menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayan yang walaupun harus diberhentikan oleh Jokowi tentu menjadi nilai positif untuk pasangan ini. Walaupun banyak pihak tetap meragukan Anies untuk memimpin Jakarta dengan kelembutannya karena ada opini jakarta ini keras perlu pemimpin yang keras untuk memimpin Jakarta. Namun ketegasan bukan berarti identik dengan keras, ketegasan itu bisa hadir dalam kelembutan.

Sandiaga Uno sang pasangannya merupakan penguasaha yang sukses, mempunyai intelektual yang sangat baik diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap Jakarta. Kesuksesannya memimpin dan mengembangkan perusahaan-perusahaannya tentu merupakan bukti nyata dari Sandiaga Uno. Walaupun pada masa kampanye sebelumnya kerap terlibat perselisihan dengan sang petahana. Munculnya nama dari perusahaannya pada Panama papers kerap dijadikan senjata oleh lawan-lawan politiknya. Namun sepertinya isu panama papers tidak mampu bertahan lama untuk menjatuhkan pasangan ini. Malahan dari hasil survey LSI pasangan ini merupakan pemuncak klasemen survey elektabilitas dengan 31,9 persen yang tentu ini sangat menggembirakan bagi para pendukungnya.

Lalu siapa pemenangnya?

DKI merupakan miniatur Indonesia, hasil dari pilkada DKI bisa dijadikan gambaran untuk Pemilu 2019 mendatang. Maka dari itu DKI merupakan hal yang sangat penting bagi partai partai politik nasional. Walaupun hanya sekelas Pilkada namun suasanya seperti pertarungan pada pemilihan presiden, membuat tokoh tokoh politik nasional turun gunung.

Pada awalnya Pasangan Ahok-Djarot diprediksi akan memenangkan pertarungan ini berdasarkan dari survey-survey lektabilitas pada saat awal sebelum munculnya pasangan pasangan penantang petahana didukung dengan dukungan partai pemenang pemilu 2014 yang berhasil mengantarkan Jokowi duduk di kursi Presiden Republik Indonesia. Namun hari demi hari tren dari pasangan ini terus menurun ketidak konsistenan Ahok kerap memicu kegaduhan merupakan hal yang membuat elektabilitas turun, apalagi terakhir kasus penistaan Agama cukup membuat kondisi negara ini memanas dan sudah pasti kebanyakan pemilih muslim dari pasangan ini membatalkan dukungannya ditambah sekarang Ahok telah ditetapkan menjadi seorang tersangka yang sudah pasti sangat sangat menggerus suara dari pasangan ini. Isu agama merupakan isu yang sangat sensitif. Jadi melihat dari kenyataan tersebut pasangan ini nampaknya sulit untuk sekedar bertahan pada putaran pertama pilkada DKI.

Turunnya Agus yang dibekingi oleh SBY diperkirakan mampu untuk memenangi Pilkada ini, walaupun sepertinya pasangan ini mesti head to head melawan pasangan Anies Sandi. Karena diprediksi pilkada akan berlangsung dua putaran dan akan ada satu pasangan terlempar pada putaran pertama. Pasangan Anies Sandi dan Agus Slyvi akan bersaing ketat memperebutkan posisi gubernur DKI. Diizinkannya Agus untuk turun dalam pertarungan gubernur DKI oleh SBY tentu dengan perhitungan yang sangat matang. Bisa kita lihat bagaimana ketika SBY menang pada saat Pilpres 2004, turun dengan elektabilitas rendah namun mampu memenangkan pertarungan. SBY merupakan jenderal yang sangat ahli dalam strategy, sangat pintar dalam menempatkan sesuatu. Posisi demokrat yang non blok diparlemen juga merupakan hasil dari kejeniusan seorang SBY.

Namun perkiraan ini bisa saja berubah melihat perkembangan dinamika politik DKI sampai hari pemilihan mendatang.

Read More

Ahok, PILKADA DKI dan Surat Al-Maidah:51

Beberapa hari kebelakang public dikejutkan dengan beredarnya video Gubernur Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang diduga melakukan tindakan penistaan agama. Pada video yang beredar terlihat Ahok pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu sempat melontarkan kalimat “...bapak ibu jangan mau dibohongi pake Al-Maidah 51...”. Sontak viralnya video tersebut memancing reaksi public khususnya umat Islam yang merasa tersinggung oleh sikap/perkaataan Ahok tersebut. 

Pada awalnya Ahok tetap bersikeras bahwa ia tidak bermaksud untuk melakukan penistaan/pelecehan terhadap Al-Qur’an. Bahkan ia menyarankan untuk melihat video secara full/penuh yang diunggah oleh channel  resmi Pemda DKI. Namun, walaupun beliau telah menyarankan untuk melihat video yang utuh pada bagian tersebut, secara awam bisa dilihat ada perkataan yang keluar dari Gubernur Ahok yang melukai umat Islam dan memancing reaksi public yang luar biasa. Alhasil beberapa ormas Islam melaporkan tindakan gubernur Ahok kepada pihak yang berwajib. 

Derasnya reaksi public yang menginginkan Gubernur Ahok untuk diadili terkait pasal penistaan agama membuat Ahok menyatakan permintaan maafnya. Beliau meminta maaf akan kegaduhan yang dibuatnya, beliau juga menyebutkan telah ditegur secara keras oleh MUI DKI Jakarta. Untuk itu beliau akan menghindari perkataan yang bisa menimbulkan polemic ditengah-tengah masyarakat. 

Walaupun Ahok telah menyatakan permintaan maafnya namun proses hukum yang tengah berjalan di pihak Kepolisian terus berlanjut. Laporan yang telah dilaporan oleh beberapa elemen masyarakat tidak dicabut. Pada umumnya masyarakat memaafkan Gubernur Ahok namun dalam rangkan mendapatkan keadilan masyarakat teteap mengharapkan proses hukum terus berlanjut. Supaya diketahui secara terang benderang terkait kasus tersebut. Banyak masyarakat mengharapkan bahwa hukum tidak hanya tajam kebawah tapi juga tajam kepada seluruh elemen. 

Ahok merupakan tokoh kontroversial, kebijakan yang dikeluarkannya kerap mendapat tentangan dari beberapa pihak. Ahok tergambarkan sosok muda yang bersih dan tegas namun akhir-akhir ini menjelang pilkada DKI beliau kerap disibukaan dengan isu-isu beberapa kasus yang konon akan menyeretnya ke dalam bui. 

PILKADA DKI dan Al-Maidah 51

Pilkada DKI merupakan isu yang sangat seksi pada era saat ini. Terdapat tiga Pasangan calon yang akan berlaga memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dari tiga pasangan calon tersebut sang petahana Gubernur Ahok beserta wakilnya Djarot maju kembali untuk memperebukan kursi DKI 1 dan 2. Sang petahana ditantang oleh kedua penantangnya yaitu, Anies-Sandiaga dan Agus-Sylvi. 

Walaupun  belum ada penetapan oleh KPU secara resmi namun aroma persaingan antar calon Gubernur dan wakil Gubernur sudah mulai terasa. Kerap isu SARA muncul untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur. 

Ahok merupakan Gubernur non muslim yang dicalonkan oleh PDIP, Golkar, Hanura dan Nasdem. Kehadiran beliau sebagai gubernur kerap ditentang oleh beberapa pihak karena berbeda keimanannya. Selain itu sikapnya yang kadang temperamental membuat masyarakat tidak bersimpatik terhadap dia.

Munculnya video potongan kunjungan kerja Ahok kepulau  Seribu yang memuat perkataan keluar dari mulut Ahok yang cukup menyakiti umat Islam, membuat posisi Ahok tersudut. Dalam ayat tersebut intinya menyebutkan bahwa umat Islam dilarang memilih kafir untuk menjadi pemimpinnya. Pada video tersebut Ahok terkesan mengajak warganya untuk tidak mau dibohongi oleh orang yang menggunakan ayat tersebut sebagai tameng untuk tidak memilihnya. 

Peristiwa tersebut tentu akan berpengaruh terhadap elektabilitas dari Gubernur AHok itu sendiri untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada 2017 mendatang. DKI Jakarta dengan dihuni masyarakat mayoritas muslim tentu akan memberikan efek terhadap elektabilutas Ahok, karena bagaimana tidak umat islam sangat tersinggu dengan perkataan yang keluar dari sodara Ahok. 

Terlepas dari isu tersebut, pada akhir-akhir ini berdasarkan beberapa hasil survey menunjukan bahwan tren elektabilitas sang petahana mulai menurun. Sementara itu penantang-penantang petahana terus meroket naik mendekati elektabilitas sang petahana. 

Islam dan Indonesia tidak bisa dipisahkan. Demokrasi dalam Republik ini dipengaruhi oleh budaya islam. Sebagai penduduk mayoritas islam tentu mereka menginginkan dan mengharapkan untuk dipimpin oleh pemimpin muslim yang seiman dengan mereka. Ahok sebagai petahana yang bersal dari kalangan non muslim seyogyanya tidak mengelurkan perkataan perkataan yang sensitive dan memancing reaksi umat muslim. Karena negeri ini pernah mengalami hal yang cukup pahit, karena konflik sara pernah terjadi pada negeri ini. 

Sebagai pejabat public yang akan maju kembali bertarung pada pilkada kali ini, tentu terlihat wajib cuti bagi petahana merupakan hal yang sangat mutlak. Terlihat pada viralnya video ahok yang terindikasi terdapat kegiatan yang berbau/bersinggungan dengan Pilkada DKI pada saat kunjungan kerjanya. Sudah selayaknya pula Gubernur Ahok sebagai pejabat publik untuk menjaga sikapnya agar tidak memicu pergesekan di masyarakat… 

Ditulis oleh: @ergifathur Founder dari Erginesia Institute
Hanya opini pribadi penulis, tidak ada tendensi atau kepentingan apapun

Read More

Masih relevankah PDI Perjuangan sebagai Partai 'Wong CIlik'?

Dicalonkannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh partai demokrasi Indonesia perjuangan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, menimbulkan pro dan kontra terjadi di masyarakat. Banyak kalangan yang menyesalkan terhadap keputusan PDIP terkait Pilkada DKI Jakarta. PDIP yang notabene mengikrarkan diri sebagai partai wong cilik, seolah-olah sedang bertransformasi mengubah identitasnya sebagai partai wing cilik. Kenapa demikian? Telah kita ketahui bahwa Ahok ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta kerap mengeluarkan kebijakan-kebijakan kontroversial yang tidak berpihak kepada rakyat miskin seperti penggusuran. Yang mana itu tentu tidak relevan dengan PDIP sebagai partai wong cilik.

Sebelum dipilihnya Ahok untuk dijagokan oleh partai demokrasi Perjuangan sempat terjadi dinamika yang cukup hangat antara Ahok dan Partai Politik. Ahok mengganggap bahwa partai politik sudah tidak relevan karena banyak terjadi keputusan-keputusan transaksional yang notabene tidak disukai oleh Ahok. Ahok memilih untuk maju di Pilgub DKI melalui independen dengan dukungan teman Ahok yang katanya telah mendapatkan dukungan KTP sebanyak 1 juta.

Kekeuhnya Ahok untuk maju independen membuat PDIP yang sebelumnya dekat Ahok kerap terlibat perselisihan perbedaan pendapat. Ahok yang menginginkan tetap berpasangan dengan Djarot tidak mendapatkan restu dari PDIP jika ia tetap maju melalui independen. Sebagai partai besar dan senior tidak mungkin PDIP menuruti keinginan Ahok yang notabene dia hanya seorang politisi biasa, walaupun dia memiliki popularitas yang tinggi di DKI.

Namun semua cerita itu telah berakhir, Ahok memutuskan untuk maju lewat partai politik setelah mendapatkan tambahan dukungan dari partai Golkar, yang sebelumnya telah mendapatkan dukungan Nasdem dan Hanura. Dengan keyakinannya maju melalui partai Ahok kerap merayu PDIP untuk mendukunganya. Dibebeberapa kesempatan Ahok kerap 'romantis' dengan ketum PDIP seolah-olah mengisyaratkan bahwa sang ketum mendukung Ahok walau belum diputuskan secara resmi melalui partai. Pada 20 September 2016 saat-saat last minute PDIP mengumumkan bahwa akan mengusung Ahok-Djarot pada pilkada mendatang.

Dengan keputusan PDIP untuk mengusung Ahok-Djarot pada Pilkada DKI mendatang, menjadi sebuah isu yang seksi terkait PDIP yang selalu mengklaim dirinya sebagai partai wong cilik. Ahok dikenal sebagi Gubernur DKI yang ditak pro sebagai partai wong cilik. Arogansi sikap ahok kerap membuat simpati masyarakat menurun terhadap sosok Ahok. Masyarakat menginginkan sosok pemimpin yang santun dan mempunyai kepemimpinan yang baik.

Akar rumput PDIP pun bergejolak dengan diputuskannya Ahok untuk diusung pada Pilkada DKI. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti mengkhianati suara wong cilik, yang pada pemilu legislatif dan pilpres mempunyai peran besar untuk memenangkan PDIP dan Jokowi. Terlepas dari Pilkada DKI relevansi PDIP sebagai partai wong cilik juga sepertinya agak berubah, dipegangnya pucuk kekuasaan oleh PDIP tidak berarti kebijakannyapun berpihak kepada wong cilik. Naiknya harga BBM, melesetnya target tax amnesty itu mengisyaratkan bahwa PDIP sudah tidak relevan lagi disebut sebagai partai wong cilik.

Namun semua itu kembali lagi terhadap penilaian masyarakat, masih layakkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disebut sebagai partainya wong cilik?

Read More

Setya Novanto Terpilih Sebagai Ketua Umum Golkar: Keuntungan atau Kerugian?

Setya Novanto terpilih sebagai ketua umum partai Golongan Karya melalui MUNASLUB partai Golkar di Bali. Setya Novanto ditetapkan sebagai ketua umum terpilih partai Golkar setelah melalui proses pemilihan melalui sistem voting. Pada pemilihan kali ini, partai golkar menerapkan sistem pemilihan tertutup. Setelah sebelumnya menuai polemik yang cukup panjang antara melalui pemilihan tertutup atau terbuka. Pada proses pemilihan kali ini ada tujuh calon yang mengikuti pemilihan ketum golkar, namun dari hasil pemilihan pada putaran pertama suara didominasi oleh suara Setya Novanto dan Ade Komarudin. Suara Ade Komarudin cukup terpaut jauh dengan Setya novanto. Setelah hasil pemilihan ketua umum putaran pertama keluar, sebenarnya Setya Novanto belum bisa ditetapkan sebagai pemenang, karena setiap calon yang berhasil mengumpulkan suara lebih dari 30 persen, berhak untuk melaju ke putaran kedua. Setya Novanto dan Ade Komarudin lah yang berhak untuk melaju kepada pemilihan kedua, karena suara keduanya melebihi 30 persen.

Kendati Setya novanto dan Ade komarudin berhak untuk melaju kepada putaran kedua namun terjadi sebuah kejadian menarik. Yaitu calon lainnya Ade komarudin menyatakan mengundurkan diri dari proses pemilihan ketua umum Golkar, maka dari itu Setya Novanto secara otomatis ditetapkan sebagai ketua umum terpilih Partai Golkar periode 2016-2019. Cukup menarik dan mengejutkan untuk beberapa pihak terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar periode 2016-2019. Ada beberapa fakta menarik didalam proses Munaslub partai Golkar, salah satunya adalah persaingan antara Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Panjaitan.

Kedua tokoh tersebut merupakan sesepuh partai Golkar. Bagi beberapa pihak menilai kedua tokoh tersebut mempersiapkan untuk memenangkan calon yang disusungnya masing masing secara tidak langsung. Terjadi statement-statement yang dikeluarkan oleh Luhut Panjaitan terkait Presiden kurang setuju dengan Ketum Parpol yang rangkap jabatan. Pernyataan tersebut seolah oleh "menyerang" kubu Ade Komarudin yang seperti telah diketahui bahwa Ade sekarang menjabat sebagai Ketua DPR Republik Indonesia. Menariknya pernyataan dari Luhut itu dibantah oleh Jusuf Kalla, bahwa Presiden tidak kebertan dengan ketum rangkap jabatan. Sangat menarik persaingan yang cukup ketat dalam proses pemilihan ketua umum partai Golkar. Kekuatan Jusuf Kalla dan keluarga cendana yang sepertinya mendukung Ade Komarudin untuk menduduki posisi sebagi ketua umum partai Golkar belrum mampu mempengaruhi membawa Ade komarudin menduduki posisi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

Karir politik Setya Novanto cukup terseok-seok ketika beliau menjadi Ketua DPR RI. Kala itu, skandal kasus 'papa minta saham' cukup menyedot perhatian publik. hal tersebut menjadi trending tropic yang cukup panas dan membuat Setya Novanto harus menerima kenyataan kasusnya disidangkan didalam Mahkamah Kehormatan Dewan. Reaksi masyarakat yang cukup hebat sangat menudutkan partai Golkar dan Setya novanto itu sendiri kala itu. Setelah melalui dinamika yang cukup panjang sebelum keluar hasil dari persidangan Mahkamah kehormatan Dewan, Setya Novanto menyatakan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Praktis kasus yang berjalan dalam Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terhenti karena Novanto telah mengundurkan diri.

Skandal kasus tersebut salah satu hal yang dikhawatirkan dari sosok Setya Novanto, walaupun sebenarnya Setya Novanto merupakan politikus yang senior dari partai Golkar. Beberapa pihak dalam proses kampanye dan pemilihan ketum golkar kerap menjadikan skandal tersebut sebagai bahan untuk menyerang Novanto. Namun hal itu pula cepat diredam oleh timses Novanto itu sendiri.

Dalam tubuh partai Golkar pula, isu yang cukup menyeruak bahwa setiap suara untuk salah satu calon berharga miliaran rupiah. Cukup fantastis katakanlah jika satu suara dibayar 1 miliar dikali misal 200 suara sudah mencapai 200 miliar. Tentu ini merupakan hal yang sangat buruk jika benar bernar terjadi bukan saja bagi Golkar tapi bagi demokrasi di Indonesia itu sendiri. Memang sistem demokrasi liberal yang berlaku saat ini membuat orang-orang yang mempunyai cukup uang/modal yang bisa mendapatkan posisi. Ongkos politik yang besar membuat politisi-politisi berkualitas namun tidak mempunyai modal cukup besar tidak mampu bersaing melawan saudagar-saudagar yang mempunyai modal besar. Tidak heran memang isu 'uang' dalam proses pemilihan ketum partai-partai politik di Indonesia kerap terdengar.

Setelah Golkar melahirkan Setya Novanto sebagai ketua umum maka tantangan selanjutnya bagaimana membuat Golkar kembali berjaya untuk mengarungi dunia perpolitikan negeri ini. Golkar merupakan partai besar warisan dari orde baru, yang kala itu merupakan golongan yang cukup kuat dan sangat berpengaruh. Tiga tahun lagi Golkar akan menghadapi pemilihan umum sekaligus pemilihan Presiden Republik Indonesia. Pada saat itulah keppemimpinan Setya Novanto diuji. Apakah dia bisa melebihi apa yang ketum sebelumnya peroleh atau malah Golkar akan merosot dibawah kepemimpinan Setya novanto. Beredar kabar dalam pilpres mendatang Golkar akan mengusung Jokowi sebagai Capres seperti yang dilansir oleh detik.com. Cukup menarik dan mengejutkan apabila benar terjadi seperti itu. Selama ini setelah reformasi memang Golkar belum bisa memenangkan kadernya menjadi Presiden Republik Indonesia. Memang sudah saatnya menyiapkan calon untuk pilpres mendatang. Namun pertanyaannya apakah haru Jokowi? penulis pribadi meniali Golkar merupakan partai yang cukup matang dan sangat senior. Pasti Golkar mempunyai formula dan potensi yang sangat besar dari akdernya itu sendiri. Namun apakah kondisi ini merupakan keputusasaan Golkar karena sejak reformasi golkar tidak mempu mengantarkan kadernya menjadi Presiden Republik Indonesia.

Sudah saatnya Golkar dibawah kepemimpinan Novanto berbenah setelah konflik yang cukup panjang melanda partai berlambang beringin ini. 1,5 tahun merupakan waktu yang sangat lama untuk sebuah konflik partai politik. Munaslub di Bali merupakan proses rekonsiliasi yang harus dimanfaatkan sebagik mungkin. Ditengah beberapa ketidak percayaan beberapa pihak kepada Novanto untuk memimpin Golkar, Novanto harus bisa meyakinkan dan mengembalikan kejayaan Partai Golkar. Jangan biarkan tradisi-tradisi buruk yang selama ini terjadi yang merugikan partai terus terjadi. Novanto harus bisa menjawab tantangan, jangan sampai Golkar yang dulu selalu berjaya menjadi sebuah sejarah yang terukir dalam buku sejarah partai politik Indonesia.

Penulis,
Ergi Fathurachman
Direktur Erginesia Institute dan Pemerhati Politik Nasional

*) tulisan ini merupakan opini pribadi penulis tidak memihak kepada salah satu pihak.

Read More

Munaslub Golkar, Akankah Golkar kembali pecah?

Foto Munaslub Partai Golkar (sumer:detik.com)

Setelah dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo pada hari Sabtu, 15 Mei 2016, Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Partai Golkar resmi digelar di Nusa Dua Convention Center, Bali. Munaslub kali ini, sangat menyedot perhatian yang cukup besar, mengingat partai Golkar telah dilanda perpecahan selama lebih dari setahun yang menghasilkan 2 kubu Munas, yaitu kubu Munas Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono dan kubu Munas Bali yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie.

Pada Munaslub kali ini, beberapa nama besar elit partai Golkar akan bertarung memperebutkan kursi ketua umum partai Golkar. Ada 8 calon yang bakan memperebutkan kursi ketua umum Golkar pada ajang Munaslub kali ini, diantaranya adalah Ade Komarudin, Airlangga Hartartyo, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Indra Bambang Utoyo, Syahrul Yasin Limpo dan Setya Novanto. Sangat menarik dimana ada 2 nama besar, Setya Novanto sang mantan ketua DPR RI yang berhenti akibat skandal 'Papa minta saham' yang akan melawan Ketua DPR RI penggantinya, yaitu Ade Komarudin.

Cukup menarik melihat komposisi calon ketua umum partai Golkar yang akan berlaga pada Munaslub tahun ini. Banyak pihak berharap ketua umum yang akan dihasilkan nanti bisa membawa perubahan pada partai Golkar, membawa semangat persatuan dan mengembalikan kejayaan partai Golkar. Namun ditengah-tengah Munaslub, menyeruak isu yang sangat 'panas', yakni pemilihan ketua umum partai Golkar digelar secara terbuka. Beberapa calon ketua umum, langsung menyatakan keberatan dan ketidaksetujuan dengan isu tersebut, bahkan seperti yang dilansir oleh detik.com tujuh caketum Golkar bersatu menolak voting terbuka. Ketujuh caketum yakni Ade Komarudin, Airlangga Hartartyo, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Indra Bambang Utoyo dan Syahrul Yasin Limpo dengan sepakat menolak pemilhan secara terbuka serta mereka siap untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Hanya menyisakan Setya Novanto seorang yang setuju atau tidak menyatakan perlawanannya terhadap wacana pemilihan secara terbuka.

Tentu kondisi tersebut cukup disesalkan, apabila voting benar-benar terjadi akankah Golkar sebuah partai besar yang pada pemilu 2014 lalu keluar sebagai runner up, hanya akan menjadi sejarah pada masa yang akan datang? Entahlah, biarkan waktu yang akan menjawab misteri ini.

Read More

Polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Source image: www.bbc.com

Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung pada tanggal 21 Januari 2016 kemarin. Kereta Cepat yang diresmikan oleh Presiden pembangunannya akan menghubugkan Jakarta-Bandung. Tentunya hadirnya kereta cepat Jakarta-Bandung akan memperpendek waktu tempuh dari Jakarta menuju Bandung begitu pula sebaliknya. Disamping itu hadirnya kereta cepat Jakarta-Bandung juga memberikan opsi lain kepada masyarakat, yang selama ini untuk menghubugkan Jakarta-Bandung bisa ditempuh oleh beberapa opsi, diantaranya melalui jalur reguler Jakarta-Bandung via Cianjur-Puncak, melalui tol cipularang, menggunakan kereta Api Parahiyangan dan menggunakan transportasi pesawat terbang.

Pembangunan kereta cepat ini dilaksanakan oleh PT. Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). PT KCIC merupakan perusahaan patungan yang melibatkan beberapa BUMN Indonesia dengan Perusahaan Tiongkok. PT. KCIC akan melaksanakan keseluruhan pembangunan infrastruktur kereta cepat sepanjang 145 KM yang menghubungkan Stasiun di kawasan Halim Perdana Kusuma dengan stasiun di kawasan Tegal Luar Kabupaten Bandung. Ada empat BUMN Indonesia yang terlibat dalam proyek ini, yakni PT. Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Mereka semua dibawah bendera PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Keempat perusahaan BUMN itu menguasi 60% saham PT. Kereta Cepat Indonesia Cina sedang kan 40% saham lainnya dikuasai oleh perusahaan Tiongkok yakni China Railway International (CRI).

Pro dan Kontra muncul dimasyarakat terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Beberapa faktor yang membuat polemik muncul ditengah masyarakat. Pertama, Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini menelan biaya investasi cukup besar. Biaya pembangunan kereta cepat menelan biaya investasi sebesar US$ 5.5 Milyar atau sekitar 80 Triliyun rupiah. Jumlah yang tidak sedikit, tentu masyarakat bertanya darimana uang tersebut, Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar 75% dari total nilai pembiayaan pembangunan kereta cepat. Sedangkan 25% sisanya didapatkan dari modal PT. Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).Tentunya masyarakat sangat mengkhawatirkan kondisi seperti ini, walaupun itu merupakan hutang luar negeri swasta yang harus dikembalikan dalam jangka 40 tahun, namun jika terjadi kegagalan itu akan berdampak yang sangat luar biasa terhadap Indonesia. Empat BUMN Indonesia bergabung dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Alasan keduanya yang menjadi faktor polemik muncul ditengah masyarakat adalah belum keluarnya izin pembangunan dari Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. Izin pembangunan merupakan syarat mutlak untuk PT.KCIC didalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kementrian Perhubungan memberikan penjelasan, belum dikeluarkannya izin pembangunan kerete cepat Jakarta Bandung tersebut dikarenakan Proposal izin yang diserahkan oleh PT. KCIC masih belum lengkap. Beberapa dokumen belum lengkap seperti laporan hidroliogi, hidrolika dan yang paling penting adalah dokumen mengenai return on investment (ROI). Sungguh sangat menarik perhatian, izin pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung belum keluar dari Kementrian Perhubungan namun pemerintah telah meresmikan groundbreaking pembangunan kereta cepat ini. Apakah ini dipaksakan demi memenuhi beberapa kepeningan unuk beberapa pihak? Alsan yang ketiga adalah efektifitas. Banyak masyarakat menilai bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak dibutuhkan, mengingat transportasi yang ada pada saat ini juga sudah cukup untuk menopang mobilitas antara Jakarta & Bandung. Panjang rel yang hanya 145 KM dan berhenti di 5 stasiun, tentu Kereta Cepat dengan kecepatan 250 KM  tidak akan melaju maksimal. Masyarakat lebih mendukung pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Dilihat segi efektifitas, Jakarta-Surabaya sangat cocok dan pas apabila ada kereta cepat yang bisa menghubungkan kota pertama dan kedua terbesar di Indonesia tersebut.

Namun semoga apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Indonesia , bisa berjalan dengan maksimal. Semoga Kereta Cepat Jakarta-Bandung memeberikan dampak positif bukan hanya untuk kedua kota tersebut. Mudah-mudahan pembangunan ini murni dalam rangka pembangunan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan untuk membantu kepentingan-kepentingan yang merugikan Negara.

Penulis:
Ergi Fathurachman
Direktur Erginesia Institute 

Read More

Rakyat dibiarkan Berkompetisi Dengan Bebas oleh Negara, Benarkah?

Source Image: www.thediplomat.com

31 Desember 2015 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi masyarakat ASEAN (Association of Southeast Asia Nations). Yang mana pada ketika waktu itu Asean Economic Community atau yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi Asean dengan resmi diimplementasikan diseluruh negara ASEAN. Masyarakat Ekonomi Asean atau disingkat dengan MEA, merupakan sebuah perjanjian integrasi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. 

Pertanyaan yang cukup menarik diawal implementasi MEA ini, apakah Indonesia sudah benar-benar siap menghadapi pertarungan bebas antar negara-negara ASEAN, mengingat perdagangan yang dilakukan pada MEA ini bukan hanya perdagangan barang atau goods saja. Namun, pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN ini pula, tenaga kerja dari negara-negara ASEAN boleh bekerja diseluruh negara ASEAN. 

Ketika saya melihat beberapa negara diwilayah ASEAN, sebutlah Thailand. Ketika kita membandingkan Indonesia dan Thailand tentu sangat terlihat bahwa kita sedikit lebih dibelakang Thailand dalam hal persiapan menghadapi MEA. Meraka sudah mempersiapkan betul dimulai membeikan pemahaman ditingkat sekolah-sekolah sampai memberikan branding tentang MEA kesuluruh pelosok negeri. Jika kia melihat dengan cermat, boleh dikatakan sosialisasi tentang MEA kepada seluruh masyarakat Indonesia tidaklah merata. Apakah masyarakat di desa-desa, seluruh peosok negeri sudah mengeahui dan memahami betul tentang MEA? saya rasa tidak. Di Indonesia hanya beberapa kalangan saja yang sudah mengetahui tentang MEA, itupun belum tentu mereka mengerti dengan sepenuhnya. 

Maraknya pengangguran di Indonesia diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satu utama faktor dari masalah pengangguran di indonesia selain terbatasnya lapangan pkerjaan di Indonesia adalah kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja Indonesia. Menjadi PR yang berat tentunya unuk pemerintah. Saya cukup sedih ketika membaca beberapa berita, bahwa pemerintah menekankan masyarakat untuk berkompetisi tanpa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. terlebih lagi cukup mencengangkan bahwa dari pihak pemerintah membiarkan masyarakat untuk berkompetisi langsung tanpa adanya jaminan proteksi  dari negara. Pemerintah menekankan kepada masyarakat untuk jangan mengharapkan proteksi dan perlindungan dari negara. 

Membiarkan masyarakat tanpa adanya proteksi oleh negara merupakan sebuah penghiatan yang dilakukan oleh Negara terhadap Undang Undang Dasar 1945. Pada UUD 1995 sangat jelas tertulis "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Negara pada hal ini harus melindungi/memproteksi seluruh rakyatnya dalam hal menghadapi MEA. Jangan membiarkan rakyatnya masuk ke sumur kesakitan dengan sengaja dibiarkan. Negara sekelas Amerika saja, mereka sangat perhatian didalam melindungi warganegaranya dimanapun mereka berada, bahkan banyak perusahaan Amerika yang beroperasi diseluruh duniapun, tetap dalam perlindungan mereka. Lalu pantaskah negara Indonesia membiarkan rakyatnya bertarung tanpa adanya proteksi dan Negara? Apakah perbuatan tersebut patut untuk dibiarkan?  

Ergi Fathurachman 

Direktur Erginesia Institute.

Read More

Menilik Pemerintahan Jokowi-JK

Source Image: www.liputan6.com

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menetapkan Ir. Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia masa periode 5 Tahun kedepan. Pasangan terpilih Jokowi-JK berhasil mengalahkan Prabowo - Hatta dalamPemilihan Presiden Langsung Republik Indonesia Tahun 2014. Pasangan yang didukung oleh PDIP ini berhasil memenangkan 53,15% perolehan suara nasional hanya terpaut sekitar 8 juta sura dari pesaingnya yakni Prabowo-Hatta yang didukung oleh Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, Demokrat serta PBB. Mahkamah Konstitusi menolak semua tuntutan yang diajukan oleh Tim Hukum Koalisi Merah Putih.

Kemenangan Jokowi JK telah memunculkan figur baru di dunia politik Republik Indonesia. Jokowi dengan semangat 'blusukan' nya berhasil memikat Rakyat Indonesia, dan menjadikannya Ia sebagai Presiden ke 7 Republik Indonesia. Memang Fenomena Jokowi ini sudah tercium media Nasional sejak ia semangat untuk mengembangkan mobil Esemka karya siswa SMK di SMKN 2 Solo sebagai mobil nasioal. Sejak itulah media massa nasional tidak henti-hentinya memberitakan Jokowi sebagai salah satu pemimpin sukses yang menata kota Surakarta Jawa Tengah. Hingga akhirnya ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Ahok, yang pada waktu itu diusung oleh Partai PDIP dan Gerindra. Semangat muda Jokowi dan "merakyat" nya dia sedikit mengobati kejenuhan masyarakat yang rindu akan hadirnya "pemimpin" yang "merakyat".

Menjadi seorang Presiden tentu bukan merupakan hal mudah, terlebih untuk Jokowi yang bisa dilihat sangat minim pengalaman ditingkat Nasional karena selama ini dia terkenal sukses untuk menata daerah. Banyak kalangan yang mergukan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jika melihat dari komposisi kursi di DPR koalisi merah putih mendominasi dengan 292 dikursi ditambah dengan Partai Demokrat 61 kursi. Sementara koalisi pengususng Jokowi hanya memperoleh 207 kursi di DPR, tentu ini pekerjaan yang berat untuk Jokowi bukan tidak mungkin Pemerintahan Jokowi JK akan terganjal di DPR karena kekuatan koalisi merah putih yang lebih kuat dan besar dari koalisi Jokowi JK. Solidnya koalisi merah putih sudah ditandatangani jauh sebelum hasil Pilpres diumumkan resmi oleh KPU dengan dideklarasikannya koalisi Permanen oleh 6 partai pengusung Prabowo-Hatta.

Jokowi JK pada masa kampanye sering menggembor gemborkan bahwa ia akan membentuk kabinet yang profesional bebas dari unsur partai politik, namun setelah ia ditetapkan oleh KPU sebagai pemenenang pemilu oleh KPU, ia membuat pernyataan berbeda. Sekitar beberapa hari yang lalu Jokowi megumumkan bahwa ia membagitan jatah 16 kursi untuk parpol di kabinetnya mendatang sementara 18 menteri ia serahkan kepada profesional. tentu hal ini juga menuai reaksi dari masyarakat, ini bisa berujung sebagai hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Jokowi JK yang tentu jika hal itu terjadi akan menjadi ganjalan yang cukup serius untuk Jokowi-JK pada 5 tahun mendatang.

Untuk mewujudkan kabinet yang benar-benar profesional didalam kabinet Pemerintahan Republik Indonesia sangat sulit untuk diwujudkan bahkan bisa dikatakan mutahil. Karena sistem yang menganut demokrasi dan multi partai tentu pembagian jatah kursi itu hal yang wajib bagi pengusung Presiden terpilih. Revolusi mental yang digembor-gemborkan selama ini harus benar-benar bisa direalisasikan oleh Jokowi karena bukan tidak mungkin jika masyarakat tidak percaya kepada Jokowi sebelum akhir msajabatannya ia akan dilengserkan dari kursi Presiden Republik indonesia...

(bersambung)...

Read More