ERGINESIA SHARING EVERYTHING, LEARN EVERYTHING

Keep with us to increase our knowledge and understanding.

VISIT US

Keep visit www.erginesia.blogspot.com

Wednesday, 12 October 2016

Ahok, PILKADA DKI dan Surat Al-Maidah:51

Beberapa hari kebelakang public dikejutkan dengan beredarnya video Gubernur Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang diduga melakukan tindakan penistaan agama. Pada video yang beredar terlihat Ahok pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu sempat melontarkan kalimat “...bapak ibu jangan mau dibohongi pake Al-Maidah 51...”. Sontak viralnya video tersebut memancing reaksi public khususnya umat Islam yang merasa tersinggung oleh sikap/perkaataan Ahok tersebut. 

Pada awalnya Ahok tetap bersikeras bahwa ia tidak bermaksud untuk melakukan penistaan/pelecehan terhadap Al-Qur’an. Bahkan ia menyarankan untuk melihat video secara full/penuh yang diunggah oleh channel  resmi Pemda DKI. Namun, walaupun beliau telah menyarankan untuk melihat video yang utuh pada bagian tersebut, secara awam bisa dilihat ada perkataan yang keluar dari Gubernur Ahok yang melukai umat Islam dan memancing reaksi public yang luar biasa. Alhasil beberapa ormas Islam melaporkan tindakan gubernur Ahok kepada pihak yang berwajib. 

Derasnya reaksi public yang menginginkan Gubernur Ahok untuk diadili terkait pasal penistaan agama membuat Ahok menyatakan permintaan maafnya. Beliau meminta maaf akan kegaduhan yang dibuatnya, beliau juga menyebutkan telah ditegur secara keras oleh MUI DKI Jakarta. Untuk itu beliau akan menghindari perkataan yang bisa menimbulkan polemic ditengah-tengah masyarakat. 

Walaupun Ahok telah menyatakan permintaan maafnya namun proses hukum yang tengah berjalan di pihak Kepolisian terus berlanjut. Laporan yang telah dilaporan oleh beberapa elemen masyarakat tidak dicabut. Pada umumnya masyarakat memaafkan Gubernur Ahok namun dalam rangkan mendapatkan keadilan masyarakat teteap mengharapkan proses hukum terus berlanjut. Supaya diketahui secara terang benderang terkait kasus tersebut. Banyak masyarakat mengharapkan bahwa hukum tidak hanya tajam kebawah tapi juga tajam kepada seluruh elemen. 

Ahok merupakan tokoh kontroversial, kebijakan yang dikeluarkannya kerap mendapat tentangan dari beberapa pihak. Ahok tergambarkan sosok muda yang bersih dan tegas namun akhir-akhir ini menjelang pilkada DKI beliau kerap disibukaan dengan isu-isu beberapa kasus yang konon akan menyeretnya ke dalam bui. 

PILKADA DKI dan Al-Maidah 51

Pilkada DKI merupakan isu yang sangat seksi pada era saat ini. Terdapat tiga Pasangan calon yang akan berlaga memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dari tiga pasangan calon tersebut sang petahana Gubernur Ahok beserta wakilnya Djarot maju kembali untuk memperebukan kursi DKI 1 dan 2. Sang petahana ditantang oleh kedua penantangnya yaitu, Anies-Sandiaga dan Agus-Sylvi. 

Walaupun  belum ada penetapan oleh KPU secara resmi namun aroma persaingan antar calon Gubernur dan wakil Gubernur sudah mulai terasa. Kerap isu SARA muncul untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur. 

Ahok merupakan Gubernur non muslim yang dicalonkan oleh PDIP, Golkar, Hanura dan Nasdem. Kehadiran beliau sebagai gubernur kerap ditentang oleh beberapa pihak karena berbeda keimanannya. Selain itu sikapnya yang kadang temperamental membuat masyarakat tidak bersimpatik terhadap dia.
Munculnya video potongan kunjungan kerja Ahok kepulau  Seribu yang memuat perkataan keluar dari mulut Ahok yang cukup menyakiti umat Islam, membuat posisi Ahok tersudut. Dalam ayat tersebut intinya menyebutkan bahwa umat Islam dilarang memilih kafir untuk menjadi pemimpinnya. Pada video tersebut Ahok terkesan mengajak warganya untuk tidak mau dibohongi oleh orang yang menggunakan ayat tersebut sebagai tameng untuk tidak memilihnya. 

Peristiwa tersebut tentu akan berpengaruh terhadap elektabilitas dari Gubernur AHok itu sendiri untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada 2017 mendatang. DKI Jakarta dengan dihuni masyarakat mayoritas muslim tentu akan memberikan efek terhadap elektabilutas Ahok, karena bagaimana tidak umat islam sangat tersinggu dengan perkataan yang keluar dari sodara Ahok. 

Terlepas dari isu tersebut, pada akhir-akhir ini berdasarkan beberapa hasil survey menunjukan bahwan tren elektabilitas sang petahana mulai menurun. Sementara itu penantang-penantang petahana terus meroket naik mendekati elektabilitas sang petahana. 

Islam dan Indonesia tidak bisa dipisahkan. Demokrasi dalam Republik ini dipengaruhi oleh budaya islam. Sebagai penduduk mayoritas islam tentu mereka menginginkan dan mengharapkan untuk dipimpin oleh pemimpin muslim yang seiman dengan mereka. Ahok sebagai petahana yang bersal dari kalangan non muslim seyogyanya tidak mengelurkan perkataan perkataan yang sensitive dan memancing reaksi umat muslim. Karena negeri ini pernah mengalami hal yang cukup pahit, karena konflik sara pernah terjadi pada negeri ini. 

Sebagai pejabat public yang akan maju kembali bertarung pada pilkada kali ini, tentu terlihat wajib cuti bagi petahana merupakan hal yang sangat mutlak. Terlihat pada viralnya video ahok yang terindikasi terdapat kegiatan yang berbau/bersinggungan dengan Pilkada DKI pada saat kunjungan kerjanya. Sudah selayaknya pula Gubernur Ahok sebagai pejabat publik untuk menjaga sikapnya agar tidak memicu pergesekan di masyarakat… 

Ditulis oleh: @ergifathur Founder dari Erginesia Institute
Hanya opini pribadi penulis, tidak ada tendensi atau kepentingan apapun

Majalengka (dulu) yang kelak akan dirindukan?


Hiruk pikuk suasana desa yang begitu tetram dan sunyi telah berubah, seiring dengan bergulirnya waktu. Kehidupan masyarakat desa yang begitu dinamis telah berubah mengarah kepada era masyarakat urban perkotaan. Kondisi ttersebut sedang terjadi pada sebuah kabupaten di timur Jawa Barat yang bernama Majalengka.

Majalengka dengan segala keterbatasan dan kemampuannya telah mulai berubah, menjadikan tagline majalengka membangun telah membuat kondisi dan suasana Majalengka yang dinamis menjadi suasana perkotaan yang keras, penuh dengan kesibukan. 

Berpindahnya industri-industri ke kota ini  telah menggusur kaum petani yang terpaksa kehilangan lahan pekerjaannya, karena kebanyakan lahannya berubah menjadi beton-beton industri. Selain itu hadirnya indusri-industri raksasa ke kota ini cukup memberikan efek terhadap industry tradisional yang selama ini telah menjadi identitas dari Majalengka itu sendiri. Perlu adanya perhatian dan perlindungan pemerintah terhadap industri-industri tradisional, supaya identitas yang selama ini hadir tidak hilang digerus perubahan zaman. 

Namun disisi lain, dengan hadirnya industri-industri besar di kota ini telah memberikan hadirnya lapangan pekerjaan yang cukup luas, sehingga para pemuda pemudi tidak harus marantau ke kota-kota besar mempertaruhkan nasibnya untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Selain itu sudah pasti dengan berkembangnya Majalengka menjadi daerah tujuan investasi tentu memberikan dampak terhadap PAD dari Kabupaten Majalengka itu sendiri. 

Perekonomian majalengka berubah, berputar menjadi ekonomi industrialist. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut, namun apakah sebuah pembangunan itu harus melulu soal pembangunan fisik dan peningkatan investasi? Bagaimana dengan kesejahteraan jiwa dari masyarakatnya itu sendiri? 

Banyak pengamat yang mengatakan bahwa Majalengka akan berubah menjadi kota Metropolitan seiring dengan hadirnya sebuah lapangan terbang internasional disisi utara, di tunjang dengan akses infrastruktur yang begitu dahsyat yang melintasi kabupaten ini, serta dengan bergesernya iklim investasi ke kota ini. Sebuah prestasi capaian yang luar biasa yang perlu kita haturkan kepada elemen-elemen yang telah bersusah payah membuat Majalengka menjadi seperti sekarang ini. Namun apakah semua itu yang kita cari? 

Berkembangnya Majalengka menjadi sebuah daerah metropolis perlu adanya antisipasi dari sediakala. Jangan sampai hadirnya kehidupan urban dikota ini menjadi bumerang kepada kita sendiri, identias atau jatidiri Kabupaten Majalengka itu sendiri hilang seiring dengan hadirnya kehidupan urban. Pembangunan merupakan hal yang kerap kali digunakan sebagai tujuan didalam mengembangkan suatu daerah atau Negara. Namun, harus kita cermati bersama sebuah pembangunan tidak akan berjalan maksimal jika tidak diiringi dengan pembangunan jiwa dari masyarakatnya itu sendiri. 

Pembangunan jiwa seperti apa yang diharapkan? bukankah dengan hadirnya pembangunan fisik itu akan memberikan peningkatan dalam pembangunan jiwa terhadap masyarakatnya? Pembangunan fisik merupakan salah satu aspek yang harus dihadirkan, namun tidak serta merta pembangunan fisik bisa secara otomatis meningkatan pengkiatan kesejahteraan jiwa dari masyarakat. Pembangunan fisik bisa memberikan kontribusi negative terhadap index of happiness dari mayarakat itu sendiri. Contohnya seperti ini, pembangunan di Jakarta telah membuat kondisi masyarakat menjadi stress, karena tersendatnya aktifitas sehari-hari akibat dari pembangunan yang terjadi tidak terbangunnnya kesejahteraan dari Masyarakatnya itu sendiri. 

Dari contoh tersebut bisa dilihat, pembangunan yang terjadi di ibukota tidak serta merta memberikan peningkatan kesejahteraan jiwa terhadap masyarakatnya disebabkan oleh apa? Tidak dibarenginya pembangunan kesejahteraan jiwa terhadap masyarakatnya. Pembangunan fisik harus dibarengi dengan peningkatan kejejahteraan jiwa masyarakatnya. Jangan sampai hadirnya pembangunan fisik malah mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan kebahagiaan sebelumnya. 

Majalengka sebagai kota yang akan memulai menjadi sebuah kota metropolis harus mempersiapkan dengan betul supaya pembangunan yang dicanangkan tidak menjadi bumerang kepada kita sendiri. Perlu adanya perencaan dan riset yang komprehensif untuk mempersiapkan semua ini. Majalengka harus tetap menjadi Majalengka dengan identitasnya, Majalengka harus tetap mejadi rumah bagi kami untuk kembali merajut melanjutkan mimpi mebangun masa depan.

Ditulis oleh: @ergifathur Founder dari Erginesia Institute
Hanya opini pribadi penulis, tidak ada tendensi atau kepentingan apapun.  

Thursday, 22 September 2016

Masih relevankah PDI Perjuangan sebagai Partai 'Wong CIlik'?

Dicalonkannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh partai demokrasi Indonesia perjuangan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, menimbulkan pro dan kontra terjadi di masyarakat. Banyak kalangan yang menyesalkan terhadap keputusan PDIP terkait Pilkada DKI Jakarta. PDIP yang notabene mengikrarkan diri sebagai partai wong cilik, seolah-olah sedang bertransformasi mengubah identitasnya sebagai partai wing cilik. Kenapa demikian? Telah kita ketahui bahwa Ahok ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta kerap mengeluarkan kebijakan-kebijakan kontroversial yang tidak berpihak kepada rakyat miskin seperti penggusuran. Yang mana itu tentu tidak relevan dengan PDIP sebagai partai wong cilik.

Sebelum dipilihnya Ahok untuk dijagokan oleh partai demokrasi Perjuangan sempat terjadi dinamika yang cukup hangat antara Ahok dan Partai Politik. Ahok mengganggap bahwa partai politik sudah tidak relevan karena banyak terjadi keputusan-keputusan transaksional yang notabene tidak disukai oleh Ahok. Ahok memilih untuk maju di Pilgub DKI melalui independen dengan dukungan teman Ahok yang katanya telah mendapatkan dukungan KTP sebanyak 1 juta.

Kekeuhnya Ahok untuk maju independen membuat PDIP yang sebelumnya dekat Ahok kerap terlibat perselisihan perbedaan pendapat. Ahok yang menginginkan tetap berpasangan dengan Djarot tidak mendapatkan restu dari PDIP jika ia tetap maju melalui independen. Sebagai partai besar dan senior tidak mungkin PDIP menuruti keinginan Ahok yang notabene dia hanya seorang politisi biasa, walaupun dia memiliki popularitas yang tinggi di DKI.

Namun semua cerita itu telah berakhir, Ahok memutuskan untuk maju lewat partai politik setelah mendapatkan tambahan dukungan dari partai Golkar, yang sebelumnya telah mendapatkan dukungan Nasdem dan Hanura. Dengan keyakinannya maju melalui partai Ahok kerap merayu PDIP untuk mendukunganya. Dibebeberapa kesempatan Ahok kerap 'romantis' dengan ketum PDIP seolah-olah mengisyaratkan bahwa sang ketum mendukung Ahok walau belum diputuskan secara resmi melalui partai. Pada 20 September 2016 saat-saat last minute PDIP mengumumkan bahwa akan mengusung Ahok-Djarot pada pilkada mendatang.

Dengan keputusan PDIP untuk mengusung Ahok-Djarot pada Pilkada DKI mendatang, menjadi sebuah isu yang seksi terkait PDIP yang selalu mengklaim dirinya sebagai partai wong cilik. Ahok dikenal sebagi Gubernur DKI yang ditak pro sebagai partai wong cilik. Arogansi sikap ahok kerap membuat simpati masyarakat menurun terhadap sosok Ahok. Masyarakat menginginkan sosok pemimpin yang santun dan mempunyai kepemimpinan yang baik.

Akar rumput PDIP pun bergejolak dengan diputuskannya Ahok untuk diusung pada Pilkada DKI. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti mengkhianati suara wong cilik, yang pada pemilu legislatif dan pilpres mempunyai peran besar untuk memenangkan PDIP dan Jokowi. Terlepas dari Pilkada DKI relevansi PDIP sebagai partai wong cilik juga sepertinya agak berubah, dipegangnya pucuk kekuasaan oleh PDIP tidak berarti kebijakannyapun berpihak kepada wong cilik. Naiknya harga BBM, melesetnya target tax amnesty itu mengisyaratkan bahwa PDIP sudah tidak relevan lagi disebut sebagai partai wong cilik.

Namun semua itu kembali lagi terhadap penilaian masyarakat, masih layakkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disebut sebagai partainya wong cilik?

Wednesday, 18 May 2016

Setya Novanto Terpilih Sebagai Ketua Umum Golkar: Keuntungan atau Kerugian?

Setya Novanto terpilih sebagai ketua umum partai Golongan Karya melalui MUNASLUB partai Golkar di Bali. Setya Novanto ditetapkan sebagai ketua umum terpilih partai Golkar setelah melalui proses pemilihan melalui sistem voting. Pada pemilihan kali ini, partai golkar menerapkan sistem pemilihan tertutup. Setelah sebelumnya menuai polemik yang cukup panjang antara melalui pemilihan tertutup atau terbuka. Pada proses pemilihan kali ini ada tujuh calon yang mengikuti pemilihan ketum golkar, namun dari hasil pemilihan pada putaran pertama suara didominasi oleh suara Setya Novanto dan Ade Komarudin. Suara Ade Komarudin cukup terpaut jauh dengan Setya novanto. Setelah hasil pemilihan ketua umum putaran pertama keluar, sebenarnya Setya Novanto belum bisa ditetapkan sebagai pemenang, karena setiap calon yang berhasil mengumpulkan suara lebih dari 30 persen, berhak untuk melaju ke putaran kedua. Setya Novanto dan Ade Komarudin lah yang berhak untuk melaju kepada pemilihan kedua, karena suara keduanya melebihi 30 persen.

Kendati Setya novanto dan Ade komarudin berhak untuk melaju kepada putaran kedua namun terjadi sebuah kejadian menarik. Yaitu calon lainnya Ade komarudin menyatakan mengundurkan diri dari proses pemilihan ketua umum Golkar, maka dari itu Setya Novanto secara otomatis ditetapkan sebagai ketua umum terpilih Partai Golkar periode 2016-2019. Cukup menarik dan mengejutkan untuk beberapa pihak terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar periode 2016-2019. Ada beberapa fakta menarik didalam proses Munaslub partai Golkar, salah satunya adalah persaingan antara Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Panjaitan.

Kedua tokoh tersebut merupakan sesepuh partai Golkar. Bagi beberapa pihak menilai kedua tokoh tersebut mempersiapkan untuk memenangkan calon yang disusungnya masing masing secara tidak langsung. Terjadi statement-statement yang dikeluarkan oleh Luhut Panjaitan terkait Presiden kurang setuju dengan Ketum Parpol yang rangkap jabatan. Pernyataan tersebut seolah oleh "menyerang" kubu Ade Komarudin yang seperti telah diketahui bahwa Ade sekarang menjabat sebagai Ketua DPR Republik Indonesia. Menariknya pernyataan dari Luhut itu dibantah oleh Jusuf Kalla, bahwa Presiden tidak kebertan dengan ketum rangkap jabatan. Sangat menarik persaingan yang cukup ketat dalam proses pemilihan ketua umum partai Golkar. Kekuatan Jusuf Kalla dan keluarga cendana yang sepertinya mendukung Ade Komarudin untuk menduduki posisi sebagi ketua umum partai Golkar belrum mampu mempengaruhi membawa Ade komarudin menduduki posisi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

Karir politik Setya Novanto cukup terseok-seok ketika beliau menjadi Ketua DPR RI. Kala itu, skandal kasus 'papa minta saham' cukup menyedot perhatian publik. hal tersebut menjadi trending tropic yang cukup panas dan membuat Setya Novanto harus menerima kenyataan kasusnya disidangkan didalam Mahkamah Kehormatan Dewan. Reaksi masyarakat yang cukup hebat sangat menudutkan partai Golkar dan Setya novanto itu sendiri kala itu. Setelah melalui dinamika yang cukup panjang sebelum keluar hasil dari persidangan Mahkamah kehormatan Dewan, Setya Novanto menyatakan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Praktis kasus yang berjalan dalam Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terhenti karena Novanto telah mengundurkan diri.

Skandal kasus tersebut salah satu hal yang dikhawatirkan dari sosok Setya Novanto, walaupun sebenarnya Setya Novanto merupakan politikus yang senior dari partai Golkar. Beberapa pihak dalam proses kampanye dan pemilihan ketum golkar kerap menjadikan skandal tersebut sebagai bahan untuk menyerang Novanto. Namun hal itu pula cepat diredam oleh timses Novanto itu sendiri.

Dalam tubuh partai Golkar pula, isu yang cukup menyeruak bahwa setiap suara untuk salah satu calon berharga miliaran rupiah. Cukup fantastis katakanlah jika satu suara dibayar 1 miliar dikali misal 200 suara sudah mencapai 200 miliar. Tentu ini merupakan hal yang sangat buruk jika benar bernar terjadi bukan saja bagi Golkar tapi bagi demokrasi di Indonesia itu sendiri. Memang sistem demokrasi liberal yang berlaku saat ini membuat orang-orang yang mempunyai cukup uang/modal yang bisa mendapatkan posisi. Ongkos politik yang besar membuat politisi-politisi berkualitas namun tidak mempunyai modal cukup besar tidak mampu bersaing melawan saudagar-saudagar yang mempunyai modal besar. Tidak heran memang isu 'uang' dalam proses pemilihan ketum partai-partai politik di Indonesia kerap terdengar.

Setelah Golkar melahirkan Setya Novanto sebagai ketua umum maka tantangan selanjutnya bagaimana membuat Golkar kembali berjaya untuk mengarungi dunia perpolitikan negeri ini. Golkar merupakan partai besar warisan dari orde baru, yang kala itu merupakan golongan yang cukup kuat dan sangat berpengaruh. Tiga tahun lagi Golkar akan menghadapi pemilihan umum sekaligus pemilihan Presiden Republik Indonesia. Pada saat itulah keppemimpinan Setya Novanto diuji. Apakah dia bisa melebihi apa yang ketum sebelumnya peroleh atau malah Golkar akan merosot dibawah kepemimpinan Setya novanto. Beredar kabar dalam pilpres mendatang Golkar akan mengusung Jokowi sebagai Capres seperti yang dilansir oleh detik.com. Cukup menarik dan mengejutkan apabila benar terjadi seperti itu. Selama ini setelah reformasi memang Golkar belum bisa memenangkan kadernya menjadi Presiden Republik Indonesia. Memang sudah saatnya menyiapkan calon untuk pilpres mendatang. Namun pertanyaannya apakah haru Jokowi? penulis pribadi meniali Golkar merupakan partai yang cukup matang dan sangat senior. Pasti Golkar mempunyai formula dan potensi yang sangat besar dari akdernya itu sendiri. Namun apakah kondisi ini merupakan keputusasaan Golkar karena sejak reformasi golkar tidak mempu mengantarkan kadernya menjadi Presiden Republik Indonesia.

Sudah saatnya Golkar dibawah kepemimpinan Novanto berbenah setelah konflik yang cukup panjang melanda partai berlambang beringin ini. 1,5 tahun merupakan waktu yang sangat lama untuk sebuah konflik partai politik. Munaslub di Bali merupakan proses rekonsiliasi yang harus dimanfaatkan sebagik mungkin. Ditengah beberapa ketidak percayaan beberapa pihak kepada Novanto untuk memimpin Golkar, Novanto harus bisa meyakinkan dan mengembalikan kejayaan Partai Golkar. Jangan biarkan tradisi-tradisi buruk yang selama ini terjadi yang merugikan partai terus terjadi. Novanto harus bisa menjawab tantangan, jangan sampai Golkar yang dulu selalu berjaya menjadi sebuah sejarah yang terukir dalam buku sejarah partai politik Indonesia.


Penulis,
Ergi Fathurachman
Direktur Erginesia Institute dan Pemerhati Politik Nasional

*) tulisan ini merupakan opini pribadi penulis tidak memihak kepada salah satu pihak.